
Berita Kompas yang diterbitkan pada 3 November 2026 membahas perkembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha jasa pengiriman barang. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pemberian uang kepada beberapa pejabat untuk mempermudah proses masuknya barang impor ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan sebagaimana mestinya.
Salah satu sosok yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah Orlando Hamonangan. Ia diduga memiliki peran penting sebagai penghubung antara pihak perusahaan kargo dengan sejumlah pejabat Bea Cukai. Berdasarkan keterangan dalam persidangan, Orlando terlibat dalam pengaturan penyerahan uang dari pihak Blueray Cargo yang dipimpin oleh John Field kepada beberapa orang di lingkungan Bea Cukai.
Dugaan praktik tersebut berawal dari adanya kesepakatan untuk mengatur proses pemeriksaan barang impor. Dalam sistem kepabeanan, barang impor dapat melewati jalur hijau atau jalur merah. Jalur hijau memungkinkan barang keluar tanpa pemeriksaan fisik, sedangkan jalur merah mengharuskan petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam perkara ini, terdapat dugaan bahwa parameter pemeriksaan sengaja diubah agar barang milik perusahaan tertentu dapat melewati proses pengawasan dengan lebih mudah.
Orlando disebut memberikan arahan kepada pegawai untuk menyesuaikan sistem pemeriksaan tersebut. Akibatnya, barang-barang yang diduga tidak memenuhi ketentuan, termasuk produk palsu dan barang ilegal, berpotensi masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik secara menyeluruh.
Setelah pengaturan tersebut berjalan, muncul dugaan pemberian uang secara berkala dari pihak perusahaan kepada sejumlah pejabat. Dalam persidangan, Orlando mengakui pernah menerima beberapa amplop berisi uang dari John Field. Amplop tersebut memiliki kode tertentu yang menunjukkan nama atau pihak yang dituju. Salah satu kode yang disebut adalah BY, yang menurut keterangan Orlando diperuntukkan bagi Budiman Bayu Prasojo.
Orlando menjelaskan bahwa uang untuk Budiman Bayu diberikan secara berulang dengan nilai sekitar Rp75 juta setiap kali penyerahan. Pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk dolar Singapura. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat amplop terakhir yang ditolak oleh Budiman dan kemudian dialihkan kepada staf lain untuk dimasukkan sebagai dana operasional.
Selain Orlando, nama Ahmad Dedi juga menjadi bagian dari pembahasan dalam perkara ini. Dalam persidangan, Ahmad Dedi memberikan keterangan mengenai sebuah tas berisi barang titipan yang pernah diantarkan oleh Orlando kepadanya. Ia membantah bahwa uang dalam tas tersebut merupakan bagian yang ditujukan untuk dirinya. Menurut penjelasannya, dirinya pernah diminta membantu meneruskan bantuan dari unit intelijen kepada suatu organisasi. Keterangan ini kemudian menjadi perhatian karena jaksa berusaha mengetahui tujuan sebenarnya dari pemberian tersebut dan siapa pihak yang memperoleh manfaatnya.
Di sisi lain, perkara ini juga memperlihatkan adanya dugaan aliran uang dalam jumlah besar. Pihak Blueray Cargo diduga mengeluarkan dana hingga sekitar Rp61,3 miliar untuk diberikan kepada sejumlah oknum pejabat Bea Cukai. Pemberian tersebut diduga tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga fasilitas dan barang bernilai tinggi. Dana itu diduga berkaitan dengan upaya memperoleh kemudahan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan barang impor.
Kasus tersebut kemudian ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, baik dari kalangan pejabat Bea Cukai maupun pihak perusahaan swasta. Para pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Kesaksian yang disampaikan dalam persidangan menjadi salah satu bagian penting untuk mengungkap bagaimana praktik tersebut berlangsung, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menerima uang, dan untuk kepentingan apa pemberian dilakukan.
join di link website kami : https://guinchofamiliaporto.org/pergerakan-wisatawan-domestik-di-indonesia-mencapai-839-juta-perjalanan-hingga-oktober-2024/