Pemerintah Indonesia bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) meluncurkan program pekerjaan layak untuk periode 2026–2030. Program ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta perwakilan serikat pekerja dan buruh. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan berbagai pihak terkait. Artinya, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada ILO, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung perkembangan dunia usaha.
Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang cukup besar karena jumlah angkatan kerjanya mencapai sekitar 155 juta orang. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 60 persen masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan hanya mengenai ketersediaan lapangan kerja, melainkan juga kualitas pekerjaan yang tersedia. Banyaknya kesempatan bekerja belum tentu menjamin pendapatan yang mencukupi, perlindungan hukum, maupun kepastian dalam menjalankan pekerjaan.
Oleh sebab itu, pemerintah ingin mendorong terciptanya pekerjaan yang lebih produktif, memberikan penghasilan yang layak, serta memiliki perlindungan bagi para pekerja. Peralihan dari pekerjaan informal menuju pekerjaan formal yang lebih aman menjadi salah satu hal penting dalam upaya tersebut. Dengan kondisi kerja yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan memperoleh kepastian ketika menghadapi risiko selama bekerja.
Selain persoalan sektor informal, perubahan teknologi juga menjadi perhatian utama. Perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat mengubah jenis pekerjaan serta keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Sementara itu, peralihan menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan turut menciptakan peluang usaha baru. Namun, kesempatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja agar masyarakat tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan.
Program DWCP 2026–2030 memiliki tiga prioritas utama. Pertama, memperkuat komunikasi dan perundingan antara pemerintah, pengusaha, serta pekerja untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil. Kedua, memperluas kesempatan kerja dan kewirausahaan yang produktif dengan membuka akses bagi berbagai kelompok masyarakat. Ketiga, meningkatkan perlindungan sosial agar pekerja dapat memperoleh dukungan yang sesuai ketika menghadapi kesulitan ekonomi atau risiko pekerjaan.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menilai bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi hijau dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membuka kesempatan kerja baru. Meskipun demikian, manfaatnya harus dapat dirasakan secara luas, bukan hanya oleh kelompok tertentu.
Secara keseluruhan, program ini bertujuan membangun dunia kerja Indonesia yang lebih adil, aman, dan sejahtera selama lima tahun mendatang. Keberhasilannya akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan yang konsisten, kerja sama antarpihak, serta kemampuan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat.
join di link website kami: https://guinchofamiliaporto.org/berita-papua-menjajaki-ekspor-beras-ke-papua-nugini/
About the Author
