
Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan dana sebesar Rp10 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran yang telah meluas ke sejumlah kawasan. Dana tersebut diharapkan dapat membantu petugas bekerja lebih maksimal, mulai dari kegiatan pemadaman hingga pemenuhan kebutuhan selama proses penanggulangan berlangsung.
Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan penting. Pengeluaran yang direncanakan meliputi pembelian bahan bakar kendaraan dan peralatan operasional, penyediaan makanan bagi relawan, serta pengadaan fasilitas yang mendukung pekerjaan petugas di lapangan. Ketersediaan kebutuhan tersebut sangat diperlukan agar kegiatan pemadaman dapat berjalan lancar dan tidak terhambat oleh kekurangan perlengkapan.
Informasi mengenai bantuan ini disampaikan setelah pemerintah daerah memperoleh kepastian dalam rapat koordinasi nasional yang membahas percepatan akses keuangan daerah di Jakarta pada 23 Oktober 2026. Setelah menerima dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong berencana bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan para relawan untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak. Langkah ini dilakukan agar penggunaan dana sesuai dengan kondisi nyata di lokasi kebakaran.
Besarnya bantuan yang diberikan berkaitan dengan luasnya dampak kebakaran di wilayah Tabalong. Petugas perlindungan hutan mencatat bahwa sekitar 140 hektare kawasan hutan telah terdampak. Area tersebut mencakup hutan yang berfungsi melindungi lingkungan, kawasan produksi, serta lahan di luar kawasan hutan. Kebakaran tersebar di tiga kecamatan, yaitu Bintang Ara, Muara Uya, dan Jaro.
Salah satu lokasi yang masih menjadi perhatian petugas adalah Desa Salikung, Kecamatan Muara Uya. Tim perlindungan hutan bersama BPBD setempat terus melakukan penanganan untuk mengendalikan kebakaran di wilayah tersebut. Upaya ini penting agar api tidak menjalar lebih jauh dan menyebabkan kerusakan tambahan pada lingkungan maupun lahan yang digunakan masyarakat.
Data dari pusat pengendalian operasi BPBD Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa terdapat 194 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan sekitar 507 hektare lahan terbakar. Angka tersebut memperlihatkan bahwa kebakaran merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan terkoordinasi. Selain membutuhkan tenaga manusia, proses pemadaman juga bergantung pada ketersediaan peralatan, dukungan logistik, dan biaya operasional yang memadai.
Melalui bantuan tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah. Namun, pemanfaatan anggaran tetap harus memperhatikan kebutuhan prioritas dan dilakukan secara bertanggung jawab. Kerja sama antara pemerintah, petugas kehutanan, BPBD, dan relawan juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan.
Kesimpulannya, berita ini menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Tabalong. Bantuan Rp10 miliar dari Presiden Prabowo diharapkan dapat memperkuat kegiatan pemadaman, memenuhi kebutuhan petugas, dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran. Dengan pengelolaan dana yang tepat serta koordinasi yang baik, penanganan kebakaran diharapkan menjadi lebih efektif dan kerusakan lingkungan dapat ditekan.
join di link website kami: https://guinchofamiliaporto.org/prabowo-ancam-cabut-izin-perusahaan-asing-yang-terlibat-kebakaran-hutan/