Pada Sabtu, 7 November 2026, sejumlah kelompok pekerja yang tergabung dalam organisasi serikat buruh dan Partai Buruh mengadakan kegiatan deklarasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mempertahankan persatuan bangsa sekaligus memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Melalui kegiatan ini, para buruh ingin mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh persoalan politik yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Deklarasi tersebut dipimpin oleh Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan politik yang sedang menjadi perhatian masyarakat, termasuk munculnya kabar mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Menurutnya, situasi seperti ini perlu disikapi dengan bijaksana agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman negara.
Dalam pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa kepemimpinan nasional harus dihormati karena diperoleh melalui proses pemilihan yang sah. Oleh karena itu, pergantian pemerintahan seharusnya dilakukan berdasarkan aturan demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tetap mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui demonstrasi, selama dilakukan secara tertib dan tidak disertai tindakan anarkis.
Dukungan kelompok buruh terhadap pemerintahan Prabowo juga didasarkan pada penilaian mereka terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Said Iqbal menganggap beberapa program yang dijalankan memiliki kesamaan dengan kepentingan para pekerja, seperti peningkatan perlindungan tenaga kerja, pembatasan sistem outsourcing, perhatian terhadap upah minimum, perlindungan pekerja rumah tangga, serta pelaksanaan reforma agraria. Kebijakan tersebut dianggap dapat membantu memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok pekerja dan petani.
Selain menyampaikan dukungan, pihak serikat buruh juga menyatakan kesiapannya untuk mengajak anggotanya di berbagai wilayah apabila muncul tindakan yang dianggap dapat mengancam stabilitas pemerintahan. Mereka berharap seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, tindakan kekerasan, maupun pihak-pihak yang berusaha menciptakan perpecahan. Meskipun demikian, dukungan tersebut tidak berarti para buruh berhenti memperjuangkan hak dan kepentingannya sendiri.
Hal ini terlihat dari penegasan bahwa mereka tetap akan melakukan aksi demonstrasi apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Salah satu contohnya adalah perjuangan mengenai peningkatan upah dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, dukungan terhadap presiden tidak menghilangkan kebebasan serikat buruh untuk memberikan kritik maupun menyampaikan tuntutan.
Secara keseluruhan, berita ini menjelaskan bahwa deklarasi di Monas merupakan bentuk sikap politik sejumlah organisasi pekerja yang ingin menjaga keutuhan bangsa dan mendukung pemerintahan yang sedang berjalan. Mereka menganggap stabilitas negara sangat penting agar pembangunan dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
Pesan utama dari peristiwa tersebut adalah pentingnya menjaga persatuan, menghormati aturan demokrasi, serta menyelesaikan perbedaan pendapat melalui cara yang damai dan sesuai hukum. Masyarakat juga diharapkan mampu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab tanpa melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun negara.
join di link website kami : https://guinchofamiliaporto.org/kemenhaj-mendukung-upaya-arab-saudi-memberantas-calo-dalam-pengadaan-layanan-haji/
About the Author
