
Berita yang diterbitkan pada 6 November 2026 ini membahas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pengembalian tanah Blang Padang di Banda Aceh kepada Masjid Raya Baiturrahman. Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam menyelesaikan persoalan kepemilikan dan pengelolaan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh. Pemerintah ingin mengembalikan tanah tersebut sesuai dengan tujuan awal pemberiannya, yaitu sebagai tanah wakaf untuk kepentingan Masjid Raya Baiturrahman.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan persetujuan agar Blang Padang kembali memiliki fungsi sebagaimana amanat wakaf dari Sultan Iskandar Muda. Tanah tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Aceh karena telah diperuntukkan bagi kepentingan masjid sejak sekitar 400 tahun lalu. Oleh karena itu, pengembaliannya bukan hanya menyangkut persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap sejarah, peninggalan kerajaan, dan amanah yang telah diberikan oleh para pendahulu.
Menurut penjelasan Yusril, tanah Blang Padang nantinya akan diserahkan kepada pengurus Masjid Raya Baiturrahman setelah seluruh tahapan penyelesaian hukum dan administrasi selesai dilakukan. Dalam hal ini, pengurus masjid akan bertindak sebagai nazir, yaitu pihak yang bertanggung jawab mengelola serta menjaga harta wakaf. Sementara itu, Pemerintah Aceh akan menjalankan peran sebagai pihak yang meneruskan pelaksanaan wakaf tersebut agar penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan awal.
Meskipun Presiden sudah menyetujui pengembalian lahan, prosesnya belum dapat langsung diselesaikan. Pemerintah masih harus melakukan beberapa tahapan penting. Salah satunya adalah pengukuran ulang untuk memastikan luas dan batas tanah yang akan dikembalikan. Selain itu, Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu menetapkan status hukum lahan tersebut sebagai tanah wakaf. Pemerintah juga harus mencabut keputusan Menteri Keuangan yang sebelumnya menetapkan Blang Padang sebagai barang milik negara.
Selama ini, tanah tersebut tercatat sebagai aset negara yang berada dalam pengelolaan Kementerian Pertahanan melalui Kodam Iskandar Muda dengan status hak pakai. Oleh sebab itu, perubahan statusnya membutuhkan penyelesaian secara resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sebagai bagian dari penyelesaian, pemerintah juga telah menyepakati penyediaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan. Tanah pengganti tersebut akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan jalan tengah sehingga kepentingan pertahanan negara tetap diperhatikan tanpa mengabaikan hak dan tujuan penggunaan tanah wakaf.
Persoalan ini sebelumnya telah diperjuangkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. Pada 17 Juni 2025, ia mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta penyelesaian status tanah Blang Padang. Dalam surat tersebut disertakan berbagai bukti sejarah dan dokumen peninggalan Kesultanan Aceh serta arsip Belanda yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari wakaf Sultan Iskandar Muda untuk mendukung kemakmuran dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.
Inti dari berita ini adalah pemerintah pusat telah memberikan persetujuan untuk mengembalikan tanah Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman sesuai dengan tujuan wakaf sejak awal. Keputusan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sejarah dan hukum yang telah berlangsung cukup lama. Pengembalian ini diharapkan dapat menjaga amanah Sultan Iskandar Muda sekaligus memberikan kepastian mengenai status kepemilikan tanah.
Dengan demikian, masyarakat Aceh diharapkan bersabar karena penyelesaian masih membutuhkan tahapan administrasi dan hukum. Apabila seluruh proses telah selesai, tanah Blang Padang dapat kembali dikelola sebagai harta wakaf untuk kepentingan Masjid Raya Baiturrahman. Kebijakan ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap nilai sejarah, kepentingan masyarakat, serta pentingnya menghormati peninggalan dan amanah para leluhur.
join di link website kami :Â Â https://guinchofamiliaporto.org/kemenkum-mengingatkan-masyarakat-untuk-memeriksa-merek-melalui-pdki-sebelum-mendaftar/
1 thought on “Presiden Setuju Tanah Wakaf Blang Padang Dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman”