Berita yang diterbitkan pada 6 November 2026 ini membahas imbauan Kementerian Hukum (Kemenkum) kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menentukan nama merek untuk usaha atau produk mereka. Pemerintah meminta calon pemilik merek melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) sebelum mengajukan permohonan pendaftaran. Langkah ini penting agar nama yang dipilih tidak memiliki kemiripan dengan merek milik pihak lain yang sudah tercatat secara resmi.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Fajar Sulaeman Taman, menjelaskan bahwa pemeriksaan awal dapat membantu masyarakat menghindari berbagai masalah dalam proses pendaftaran. Dengan mencari informasi melalui PDKI, calon pendaftar dapat mengetahui apakah nama yang ingin digunakan sudah menjadi hak pihak lain atau masih memungkinkan untuk diajukan. Selain itu, pemeriksaan tersebut dapat mengurangi kemungkinan permohonan ditolak sehingga waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia.
Imbauan tersebut disampaikan setelah muncul keluhan dari seorang pemohon merek bernama Abdulrahman yang berasal dari Kota Batam. Ia mengadukan bahwa permohonan pendaftaran merek TIKETQU miliknya tidak mendapatkan persetujuan. Penyebabnya adalah nama tersebut dianggap mempunyai kemiripan dalam pengucapan dengan merek lain yang telah lebih dahulu didaftarkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemilihan nama usaha tidak cukup hanya berdasarkan keinginan atau kreativitas pemiliknya, tetapi juga harus memperhatikan aturan perlindungan merek yang berlaku.
Fajar menjelaskan bahwa keputusan penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu merek dapat diterima atau justru harus ditolak karena mempunyai persamaan dengan merek yang telah memperoleh perlindungan hukum. Kemiripan tidak selalu harus terlihat dari tulisan yang sama, sebab kesamaan dalam cara penyebutan juga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemeriksaan.
Sebagai jalan keluar bagi pemohon yang mengalami persoalan serupa, Kemenkum menyarankan agar mereka mencari nama lain atau menambahkan unsur tertentu yang membuat identitas mereknya lebih berbeda. Dengan adanya ciri khas yang jelas, sebuah merek akan lebih mudah dibedakan dari produk atau layanan milik pihak lain. Cara tersebut juga dapat membantu pelaku usaha membangun identitas bisnis yang kuat sekaligus mengurangi risiko terjadinya perselisihan mengenai penggunaan merek.
join di link website kami :Â https://guinchofamiliaporto.org/dugaan-klaim-bpjs-fiktif-rp-22-miliar-di-rs-padma-lalita-magelang-dua-petinggi-rumah-sakit-diperiksa/
About the Author
1 thought on “Kemenkum Mengingatkan Masyarakat untuk Memeriksa Merek Melalui PDKI Sebelum Mendaftar”